Temukan Informasi Publik Kemkominfo

Informasi Publik Setiap Saat

No Judul Unit Kerja Informasi/ Dokumen
1 Daftar Informasi Publik Tahun 2017 Sekretariat Jenderal
Akses
2 Daftar Informasi Publik Tahun 2018 Sekretariat Jenderal
Akses
No Judul Unit Kerja Informasi/ Dokumen
3 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Sekretariat Jenderal
Akses
No Judul Unit Kerja Informasi/ Dokumen
4 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Sekretariat Jenderal
Akses
5 Standar Operasional Prosedur Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal
Akses
No Judul Unit Kerja Informasi/ Dokumen
6 Data Statistik Semester-1 Tahun 2017 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI
Akses
7 Data Statistik Semester-2 Tahun 2017 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI
Akses
8 Data Statistik Semester-1 Tahun 2016 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI
Akses
9 Data Statistik Semester-1 Tahun 2015 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI
Akses
10 Data Statistik Semester-2 Tahun 2015 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI
Akses
11 Data Statistik Semester-1 Tahun 2014 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI
Akses
12 Data Statistik Semester-2 Tahun 2014 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI
Akses
13 Data Statistik Semester-1 Tahun 2013 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI
Akses
14 Data Statistik Semester-2 Tahun 2013 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI
Akses
15 Grafik Perkembangan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2013 Sekretariat Jenderal
Akses
16 Rekapitulasi Jumlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Akses
17 Rekapitulasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Negara Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Akses
18 Rekapitulasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Negara Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Akses
19 Buku Saku Data dan Tren TIK Tahun 2014 Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Akses
20 Data dan Statistik Kementerian Komunikasi dan Informatika Sekretariat Jenderal
Akses
No Judul Unit Kerja Informasi/ Dokumen
21 Persyaratan Teknis Perangkat Encoder Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Akses
22 Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Troposcatter Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Akses
23 Persyaratan Teknis Kartu Cerdas Kontak Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Akses
24 Persyaratan Teknis Sistem Peringatan Dini Bencana Alam Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Akses
25 Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Akses
26 Persyaratan Teknis Perangkat Integrated Receiver/Decoder Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Akses
27 Persyaratan Teknis Perangkat Router Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Akses
28 Persyaratan Teknis Perangkat Encoder Internet Protocol Television Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Akses
29 Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penyadapan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Akses
30 Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penerima Televisi Siaran Digital Video Broadcasting Terrestrial-Second Generation Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Akses
31 Perubahan atas Permen Kominfo Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Akses
32 Persyaratan Teknis Perangkat Next Generation - Synchronous Digital Hierarchy Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Akses
33 Persyaratan Teknis Pembaca Kartu Cerdas Nirkontak (Contactless Smart Card Reader) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Akses
34 Persyaratan Teknis Alat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Akses
35 Persyaratan Teknis Alat Telekomunikasi yang Beroperasi pada Pita Frekuensi Radio 2,4 GHz dan Pita Frekuensi Radio 5,8 GHz Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Akses
36 Perpanjangan Izin Pita Frekuensi Radio Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Akses
37 Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Akses
38 Perubahan atas Permen Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Akses
39 Persyaratan Teknis Perangkat Near Field Communication Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Akses
40 Persyaratan Teknis Perangkat Komunikasi Radio Microwave Link dengan Sistem Digital Hybrid Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Akses
41 Persyaratan Teknik Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jarak Dekat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Akses
42 Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Akses
43 Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Akses
44 Satu Juta Domain, E-Cantik, Data Pengguna Internet, Keamanan Informasi , Tanda Tangan Digital, Pendaftaran Nama Domain Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Akses
45 Izin Frekuensi, Izin Radio dan TV, Uji Perangkat Telekomunikasi, Sertifikasi Alat Elektronik Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI
Akses
46 Aduan Konten Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Akses
47 Pendaftaran Sistem Elektronik, Sertifikasi Perangkat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Akses
48 1000 Startup Digital Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Akses
49 Desa Broadband Terpadu Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI)
Akses
50 PP No. 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Akses
51 Registrasi Domain ID Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Akses
No Judul Unit Kerja Informasi/ Dokumen
52 Agenda Badan Publik Agustus 2016 Sekretariat Jenderal
Akses
53 Agenda Badan Publik September 2016 Sekretariat Jenderal
Akses
54 Agenda Badan Publik Oktober 2016 Sekretariat Jenderal
Akses
55 Agenda Kerja Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 Sekretariat Jenderal
Akses
56 Agenda Kerja Menteri Komunikasi dan Informatika Semester I Tahun 2018 Sekretariat Jenderal
Akses
No Judul Unit Kerja Informasi/ Dokumen
57 Laporan dan Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2017 Sekretariat Jenderal
Akses
No Judul Unit Kerja Informasi/ Dokumen
58 Daftar Hasil Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Akses
59 Buku Putih Tahun 2016 Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Akses
60 Buku Putih Tahun 2014 Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Akses
61 Buku Putih Tahun 2015 Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Akses
62 Buku Putih Tahun 2013 Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Akses
63 Buku Putih Tahun 2012 Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Akses
64 Daftar Hasil Penelitian 2010 Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Akses
65 Daftar Hasil Penelitian 2011 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI)
Akses
66 Daftar Hasil Penelitian 2016 Pertama Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Akses
67 Daftar Hasil Penelitian 2016 Kedua Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Akses
68 Buku Saku Data dan Tren TIK Tahun 2014 Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Akses
No Judul Unit Kerja Informasi/ Dokumen
69 Pusat Informasi Berbasis Teknologi Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Akses
70 Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Akses
71 Penggunaan Komputer dengan Aplikasi Komputer Berbahasa Indonesia Presiden RI Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Akses
72 Tim Koordinasi Telekomunikasi Indonesia Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Akses
73 Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Akses
74 Tim Koordinasi Telekomunikasi Indonesia Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Akses
75 Pengelolaan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Akses
76 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Akses
77 Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Akses
78 Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Sekretariat Jenderal
Akses
79 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negera Republik Indonesia Sekretariat Jenderal
Akses
80 Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negera Republik Indonesia Sekretariat Jenderal
Akses
81 Nilai-Nilai Kementrian Komunikasi dan Informatika Sekretariat Jenderal
Akses
82 Batas Waktu Pembayaran Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Akses
83 Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Akses
84 Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-109 Tahun 2017 Sekretariat Jenderal
Akses
85 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI
Akses
86 Unit Pemberatasan Pungutan Liar Inspektorat Jenderal
Akses
87 Kementerian Komunikasi dan Informatika Sekretariat Jenderal
Akses
88 PP no. 5 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perum Pos dan Giro Menjadi Persero Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Akses
89 Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Rangka Indonesia National Single Window Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Akses
90 Tunjungan Jabatan Fungsional Pranata hubungan Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Akses
91 PP NO. 27 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif PNPB yang berlaku pada Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI
Akses
92 Pengesahan Universal Postal Convention (Konvensi Pos Sedunia) Beserta Final Protocol to the universal postal convention (Protokol Akhir Konvensi Pos Sedunia) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI
Akses
93 Pengesahan Postal Payment Services Agreement (Persetujuan Layanan Pembayaran Pos) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Akses
94 Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2006 Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Akses
95 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam kerangka Indonesia National Single WIndow Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Akses
96 Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran Sekretariat Jenderal
Akses
97 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Sekretariat Jenderal
Akses
98 PP No. 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Akses
99 PP No.28 Tahun 2015 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI
Akses
100 PP No. 36 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Akses
101 PP No. 37 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Akses
102 PP No. 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Akses
103 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Sekretariat Jenderal
Akses
104 Keuangan Negara Sekretariat Jenderal
Akses
105 PP No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI
Akses
106 PP No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran PNBP yang terutang Sekretariat Jenderal
Akses
107 PP No. 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku di Departemen Komunikasi dan Informatika Sekretariat Jenderal
Akses
108 PP No. 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Sekretariat Jenderal
Akses
109 PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Akses
110 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI
Akses
111 Produk Peraturan/Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika Sekretariat Jenderal
Akses
No Judul Unit Kerja Informasi/ Dokumen
112 Percepatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Di Daerah Sekretariat Jenderal
Akses
113 Percepatan, Penelitian Dan Pengembangan Di Bidang Komunikasi Dan Informatika Sekretariat Jenderal
Akses
114 Kerja Sama Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Edukasi Dan Sosialisasi Kepada Masyarakat Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Yang Berkelanjutan Sekretariat Jenderal
Akses
115 Kerja Sama Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Edukasi Dan Sosialisasi Kepada Masyarakat, Serta Meningkatkan Kesadaran Dan Kepatuhan Di Bidang Perpajakan Dalam Rangka Mendorong Perek Sekretariat Jenderal
Akses
116 Percepatan Pemberian Izin Investasi Bagi Penanaman Modal Di Bidang Infrastuktur Dalam Sektor Komunikasi Dan Informatika Sekretariat Jenderal
Akses
117 Sinergitas Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pembangunan Ketenagakerjaan Sekretariat Jenderal
Akses
118 Pencegahan Dan Penanganan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Industri Komunikasi Dan Informatika Sekretariat Jenderal
Akses
119 Sosialisasi, Perlindungan Dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Sekretariat Jenderal
Akses
120 Pengembangan Sektor Industri Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sekretariat Jenderal
Akses
121 Pembangunan Infrastruktur Komunikasi Dan Informatika Pada Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman Sekretariat Jenderal
Akses
122 Pengembangan Sistem Komunikasi Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, Dan Kawasan Transmigrasi Sekretariat Jenderal
Akses
123 Informasi Layak Anak Sekretariat Jenderal
Akses
124 Sinergitas Dan Pengembangan Penyelenggaraan Program-Program Di Bidang Pendidikan Dan Komunikasi Dan Informatika Sekretariat Jenderal
Akses
125 Sinergitas Dan Pengembangan Penyelenggaraan Program-Program Di Bidang Pendidikan Dan Komunikasi Dan Informatika Sekretariat Jenderal
Akses
126 Sinergitas Dan Pengembangan Penyelenggaraan Program-Program Di Bidang Pendidikan Dan Komunikasi Dan Informatika Sekretariat Jenderal
Akses
127 Pembangunan Infrastruktur Komunikasi Dan Informatika Pada Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman Sekretariat Jenderal
Akses
128 Sinergitas Dan Pengembangan Penyelenggaraan Program-Program Di Bidang Pendidikan Dan Komunikasi Dan Informatika Sekretariat Jenderal
Akses
129 Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyebaran Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Sekretariat Jenderal
Akses
130 Sinergitas Dan Pengembangan Penyelenggaraan Program-Program Di Bidang Pendidikan Dan Komunikasi Dan Informatika Sekretariat Jenderal
Akses
No Judul Unit Kerja Informasi/ Dokumen
131 PP No. 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Akses
132 PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Akses
133 PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika RI
Akses
134 PP No. 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Akses
135 PP No. 9 Tahun 2002 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan TVRI menjadi Perusahaan Persero Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Akses
No Judul Unit Kerja Informasi/ Dokumen
136 Data Inventaris Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal
Akses
No Judul Unit Kerja Informasi/ Dokumen
No Judul Unit Kerja Informasi/ Dokumen
137 Laporan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Inspektorat Jenderal
Akses
No Judul Unit Kerja Informasi/ Dokumen
138 Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Komunikasi dan Informatika Sekretariat Jenderal
Akses
139 Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Komunikasi dan Informatika Sekretariat Jenderal
Akses

Unit Kerja Kementerian Kominfo