Temukan Informasi Publik Kemkominfo

No Judul Unit Kerja Informasi/ Dokumen
1 Persyaratan Teknis Perangkat Encoder Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Akses
2 Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Troposcatter Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Akses
3 Persyaratan Teknis Kartu Cerdas Kontak Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Akses
4 Persyaratan Teknis Sistem Peringatan Dini Bencana Alam Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Akses
5 Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Akses
6 Persyaratan Teknis Perangkat Integrated Receiver/Decoder Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Akses
7 Persyaratan Teknis Perangkat Encoder Internet Protocol Television Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Akses
8 Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penyadapan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Akses
9 Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penerima Televisi Siaran Digital Video Broadcasting Terrestrial-Second Generation Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Akses
10 Perubahan atas Permen Kominfo Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Akses
11 Persyaratan Teknis Perangkat Next Generation - Synchronous Digital Hierarchy Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Akses
12 Persyaratan Teknis Pembaca Kartu Cerdas Nirkontak (Contactless Smart Card Reader) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Akses
13 Persyaratan Teknis Alat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Akses
14 Persyaratan Teknis Alat Telekomunikasi yang Beroperasi pada Pita Frekuensi Radio 2,4 GHz dan Pita Frekuensi Radio 5,8 GHz Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Akses
15 Perpanjangan Izin Pita Frekuensi Radio Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Akses
16 Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Akses
17 Perubahan atas Permen Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Akses
18 Persyaratan Teknis Perangkat Near Field Communication Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Akses
19 Persyaratan Teknik Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jarak Dekat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Akses
20 Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Akses
21 Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Akses
22 Batas Waktu Pembayaran Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Akses
23 PP no. 5 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perum Pos dan Giro Menjadi Persero Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Akses
24 Pengesahan Postal Payment Services Agreement (Persetujuan Layanan Pembayaran Pos) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Akses
25 PP No. 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Akses
26 PP No. 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Akses
27 PP No. 36 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Akses
28 PP No. 37 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Akses
29 PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Akses
30 PP No. 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Akses
31 PP No. 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Akses
32 PP No. 9 Tahun 2002 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan TVRI menjadi Perusahaan Persero Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Akses

Unit Kerja Kementerian Kominfo